Mohon KPU Sulut perhatikan penyaluran Surat Tugas kepada media yang sudah terdaftar di KPU Sulut untuk hindari dugaan kolusi.
MANADO, nyiurnews.com – Pihak yang mengurusi pembagian surat tugas (ST), untuk setiap kegiatan liputan di KPU yang tidak merata oleh KPU Sulut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam menjaga prinsip keadilan dan transparansi.
Jika ada ketidakadilan dalam pembagian surat tugas, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan antar media dan mencederai kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pilkada.
Sangat wajar jika ada permintaan agar Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, dan komisionernya mengevaluasi kinerja pihak yang bertanggung jawab atas pembagian surat tugas, dalam hal ini Ibu (J), yang disebutkan dalam keluhan ini. Evaluasi ini penting agar semua media yang sudah terdaftar di KPU Sulut mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa ada diskriminasi atau dugaan kolusi dengan media tertentu.
Transparansi dan keadilan dalam distribusi surat tugas ini sangat penting, terutama menjelang Pilkada 2024, karena peran media sangat krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
KPU Sulut seharusnya memastikan bahwa semua media yang berpartisipasi dalam proses peliputan mendapatkan kesempatan yang sama.
Evaluasi ini dapat dilakukan dengan memeriksa prosedur pembagian surat tugas dan memastikan bahwa semua media yang terdaftar diperlakukan setara.
Kritik dari media ini disampaikan untuk menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait dugaan kolusi dan ketidakadilan dalam pembagian surat tugas (ST) di KPU Sulut, terutama di bagian yang mengurus media. Isu ini sangat serius, terutama menjelang Pilkada, di mana transparansi dan kolaborasi dengan media sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi.
Jika benar ada diskriminasi atau kolusi dalam penanganan surat tugas, ini bisa merusak citra KPU sebagai lembaga yang seharusnya netral dan adil. Mengingat pentingnya peran media sebagai kontrol sosial, KPU Sulut perlu memastikan bahwa semua media yang sudah terdaftar diperlakukan dengan adil tanpa adanya pilih kasih.
Saran agar Ketua KPU Sulut mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat adalah langkah yang penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan media. Transparansi dalam proses kerja di KPU sangat diperlukan, dan jika terbukti ada pelanggaran, tindakan disipliner seperti yang diusulkan, termasuk pemecatan oknum yang terlibat, bisa menjadi langkah yang tepat.
Menyuarakan masalah ini melalui media adalah cara yang sah untuk memastikan isu ini mendapatkan perhatian publik, dan KPU Sulut perlu merespon dengan bijak agar tidak menambah kecurigaan publik terhadap proses pemilu.
Penulis: Pemimpin Redaksi Nyiur Media Group. (Donny/Om Lole)
