Sebut dia, kawin paksa dapat mengakibatkan pecah kongsi antara kepala daerah saat terpilih nantinya.
Efek buruk lainnya adalah persaingan politik antar kepala daerah dan wakilnya yang beda partai. “Kemudian perang dingin antar tim kepala daerah,” kata dia.
Ungkap Taufik, banyak contoh kasus perang dingin antar kepala daerah.
Hal ini berujung pada dirugikannya rakyat karena pelayanan publik tak lagi maksimal.
Sebut dia, parpol musti membangun komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan hanya cari titik temu politis saja, tapi harus cara orientasi pelayanan masyarakat,” kata dia. (*)
