DPRD Bolmong Desak Pemkab: Tuntaskan Konflik Pemerintah Desa Mototabian!

Avatar photo

BOLMONG | NYIURNEWS.com – Senin (10/2/2025), ketegangan politik dan birokrasi kembali mencuat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong). Dua agenda penting digelar dalam satu hari – rapat dengar pendapat (RDP) terkait konflik di Pemerintah Desa Mototabian dan rapat kerja Komisi III dengan mitra SKPD Pemkab Bolmong. Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, S.H., memimpin langsung jalannya pembahasan, memastikan tak ada satu pun titik persoalan yang luput dari perhatian.

Isu krusial yang menyeret Desa Mototabian menjadi sorotan utama. Tangahu dengan tegas meminta Pemerintah Kabupaten segera menyelesaikan polemik ini agar pelayanan publik di desa tersebut tidak lumpuh. “Saya meminta kepada seluruh SKPD terkait agar segera menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa Mototabian guna memaksimalkan pelayanan dan aktivitas di Desa,” tegasnya dalam forum yang dihadiri para pemangku kebijakan.

Persoalan ini bukan baru terjadi. Sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mototabian telah melayangkan surat aspirasi kepada Camat Dumoga terkait pemberhentian Sangadi Mototabian. Tak hanya itu, DPRD Bolmong juga sudah menggelar RDP pada 8 Januari 2025 lalu, menindaklanjuti pengaduan dari Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Mototabian (FMPPDM) terkait dugaan pelanggaran hukum oleh oknum Sangadi.

Rapat kali ini menjadi momentum penegasan. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Ingfantri Manggalupang, bersama beberapa anggota DPRD lainnya, di antaranya Amri Modeong, Ratna Rahman, Randi Nabongkalon, Kusman Mamonto, dan Rusli Mamonto. Dari pihak eksekutif, Kepala Inspektorat Daerah, Rio Lombone, S.T.P., M.H., turut memberikan pandangan strategisnya, didampingi Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Bolmong, Isnaidin Mamonto, dan Camat Dumoga, Sandri Karundeng.

Saat ini, semua mata tertuju pada Pemkab Bolmong. Apakah rekomendasi DPRD akan dijalankan? Atau, permasalahan ini justru akan berlarut tanpa kepastian? Yang jelas, publik menunggu langkah konkret. Sebab, ketika birokrasi tersendat, masyarakatlah yang menjadi korban. (Donny/*)