Dalam sebuah wawancara terbuka dengan media masa, SK menegaskan, kunci pembangunan dan suksesnya pemerintahan harus memiliki sikap inklusif terhadap parlemen dan partai politik yang sungguh-sungguh bermaksud membangun Sulawesi Utara.
“Kita tidak boleh antikritik, tapi menerima semua masukan positif demi kemajuan Sulut. Dan terbukti hingga saat ini Sulut memang maju. Itu terpampang di statistik ilmiah. Baik pembangunan fisik, sumber daya manusia bahkan pertumbuhan ekonomi, sangat jelas kita lihat di database pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah terbuka terhadap semua masukan-masukan yang motivasinya sungguh-sungguh memajukan daerah,” jelas SK.
3. Kapabilitas dan penguasaan masalah daerah
Selama 10 tahun atau dua periode mendampingi OD di pemerintahan, SK memiliki akurasi maping atau pemetaan yang jelas tentang konsep pembangunan Sulut. SK dinilai memahami lebih detil dan terang benderang tentang skala prioritas pembangunan yang harus dieksekusi secepatnya.
Selain itu, SK juga kompeten menakar kemampuan keuangan daerah, potensi menarik anggaran pusat, mengembangkan sektor pajak dan pendapatan daerah yang pada gilirannya akan menunjang pembangunan fisik maupun nonfisik.
“Ini studi khusus yang tidak gampang. 10 tahun SK mempelajari itu. Dia punya kapalibitas. Banyak pemimpin berangan-angan membangun Sulut seperti tukang sulap, tapi tidak mengerti kemampuan anggaran dan kemampuan mengembangkan pendapatan daerah. SK sudah matang di urusan itu,” ujar Wenas.
4. Kemampuan jejaring nasional
SK menurut analisa PAMI Perjuangan, memiliki daya lobi tingkat nasional dan bahkan internasional.
Kebiasaan merancang kerja sama internasional yang ditunjang jejaring nasional membuat SK akan lebih muda menarik investasi ke daerah.
5. Kontribusi pribadi.
Partisipasi pribadi SK tampak ketika dia menghibahkan tanah pada tahun 2019 silam untuk pembangunan rumah sakit di Minahasa.
Selain membantu meringankan beban anggaran daerah, tindakan SK ini memberi pelajaran penting untuk kepala-kepala daerah di Indonesia.
“Ini sesuatu yang langka di pusaran kepala daerah. Saat kebanyakan kepala daerah terjebak mark up harga lahan dan kemudian berurusan dengan hukum, SK malah menghibahkan tanah dan tidak memetik keuntungan. Bukankah ini sikap seorang pemimpin yang pantas didukung?,” komentar Sorongan. (*)
