Komisi V DPR RI Sentil Kementerian PUPR: Jalan Tol Indonesia Terburuk di Dunia?
JAKARTA | NYIURNEWS.com | Rabu, 19 Februari 2025 – Suasana memanas di ruang rapat Komisi V DPR RI. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga dihadiri Kepala BPJT dan para pimpinan BUJT berubah menjadi ajang kritik tajam terhadap kondisi jalan tol di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow (YSM), melontarkan pernyataan keras yang mengguncang forum: “Jalan tol di Indonesia ini adalah yang terburuk di dunia!”
Menurut YSM, buruknya kualitas jalan tol berakar dari perencanaan yang sembrono, eksekusi yang terburu-buru, serta penggunaan material yang tidak sesuai standar. “Saya masih kecil ketika Tol Jagorawi dibangun, dan sampai hari ini kualitasnya tetap terbaik. Kenapa? Karena direncanakan dengan baik, dikerjakan tanpa terburu-buru. Sekarang? Perencanaannya buruk, pelaksanaannya dikejar target, dan material yang digunakan tidak sesuai standar! Baik yang dibangun pemerintah maupun swasta, sama buruknya,” tegasnya.
YSM tak hanya menyoal kualitas fisik, tetapi juga mengangkat fakta mengerikan di balik jalan tol di Indonesia – keselamatan yang terabaikan. “Berapa puluh ribu nyawa melayang setiap tahun di jalan tol kita? Ini bukan sekadar infrastruktur, ini menyangkut hidup manusia!” serunya. Baginya, jalan tol yang berbayar seharusnya menjamin kenyamanan dan keamanan, bukan justru menjadi jalur maut.
Kritik ini mencerminkan kegelisahan publik yang selama ini hanya bisa mengeluh di media sosial. Lubang menganga, jalan bergelombang, serta proyek tambal sulam yang tak berkesudahan menjadi bukti nyata bahwa standar pelayanan minimum (SPM) hanya sebatas wacana.
Lebih lanjut, YSM menyinggung isu kenaikan tarif tol yang selama ini berjalan tanpa mekanisme kontrol yang jelas. “Setiap ada kenaikan tarif tol, Undang-Undang mengamanatkan harus ada persetujuan DPR RI. Tapi kenyataannya? Tiba-tiba tarif naik, DPR RI tidak pernah diberi tahu! Ada apa ini?” ungkapnya dengan nada tinggi.
Ia bahkan menduga adanya kongkalikong antara pihak tertentu dalam penetapan tarif. “Ini harus dihentikan! Tidak boleh lagi ada kenaikan tarif tol yang tiba-tiba muncul tanpa transparansi. Jika kenaikan tetap terjadi tanpa prosedur yang benar, kita wajib membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membongkar dugaan permainan ini!” ujarnya tegas.
Tak berhenti di situ, YSM menekankan bahwa Komisi V DPR RI periode 2024-2029 tidak akan tinggal diam. “Era kami bukan era diam dan menerima begitu saja. Kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aspek jalan tol, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme penetapan tarif!”
Ia menuntut Kementerian PUPR dan pengelola jalan tol segera melakukan evaluasi menyeluruh. “Ini bukan lagi masalah teknis, ini soal tanggung jawab kepada rakyat. Jika jalan tol tetap dikelola dengan cara seperti ini, maka publik yang akan terus menjadi korban,” tandasnya.
Pernyataan YSM menggambarkan betapa kacaunya pengelolaan jalan tol di Indonesia. Ini bukan hanya soal jalan berlubang atau tarif yang terus merangkak naik, tetapi soal nyawa yang dipertaruhkan setiap hari. Akankah ini menjadi momentum reformasi infrastruktur jalan tol di Indonesia? Atau justru akan berujung pada skandal baru yang lagi-lagi merugikan rakyat?
DPR RI telah bersuara. Kini, publik menunggu tindakan nyata.
✍️Penulis: Donny Liow.
