SULUT, NYIURNEWS.com – Wacana pembentukan Provinsi Nusa Utara kian mengemuka, membawa angin perubahan bagi masyarakat kepulauan di Sulawesi Utara. Dengan jumlah penduduk mencapai 315.070 jiwa, wilayah ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru yang lebih mandiri dan berkembang pesat. Pemekaran ini diyakini akan membuka peluang besar dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tiga kabupaten kepulauan—Sangihe, Talaud, dan Sitaro—menjadi tulang punggung dari provinsi baru ini. Masing-masing memiliki kekayaan alam yang melimpah, dari sektor perikanan, pertanian, hingga pariwisata bahari kelas dunia. Dengan posisi geografis yang strategis, Nusa Utara berpotensi menjadi pusat ekonomi maritim dan gerbang perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia.
Dalam konsep pemekaran ini, Kota Tahuna digadang-gadang sebagai ibu kota provinsi. Letaknya yang berada di jantung kepulauan menjadikannya pilihan ideal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, Tahuna siap mengemban peran baru sebagai motor penggerak kemajuan bagi seluruh Nusa Utara.
Pemekaran ini tidak sekadar soal pembentukan wilayah administratif baru, tetapi juga upaya strategis untuk meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan. Dengan pemerintahan yang lebih dekat, diharapkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau setiap lapisan masyarakat.
Selain manfaat bagi Nusa Utara sendiri, pemekaran ini juga akan memberikan dampak positif bagi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Dengan pembagian fokus pembangunan yang lebih spesifik, provinsi induk dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di wilayah daratan, sementara Nusa Utara akan menjadi sentra kemaritiman yang berdaya saing tinggi.
Namun, mewujudkan provinsi baru bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kajian matang, kesiapan infrastruktur, serta dukungan politik dan sosial yang kuat. Tantangan utama meliputi perencanaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan yang efisien, serta jaminan bahwa pemekaran ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemisahan administratif belaka.
Meski demikian, semangat untuk menjadikan Nusa Utara sebagai provinsi mandiri semakin berkobar. Dengan visi yang jelas dan komitmen kuat dari berbagai pihak, impian ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan ditempuh demi mewujudkan Nusa Utara sebagai provinsi baru yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di kancah nasional maupun internasional. (Donny Liow/*)
