MANADO, NYIURNEWS.COM – Belum juga dilantik Presiden terpilih Prabowo Subianto, oknum pejabat nakal diduga berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menunjukan sikap tak tahu malu ke pemerintah daerah.
Dilansir dari komentar.id dan tribunpost.id menceritakan bahwa, oknum Para penjahat yang diduga berasal dari Kemendagri mulai beraksi di Sulut.
Mereka menawarkan jabatan strategis seperti Penjabat Bupati dan Walikota kepada ASN Eselon IV D. Caranya meminta biodata lengkap dan Curicullum Vitae. Setelah itu para bandit mempresentasikan kedekatan mereka dengan salah satu Petinggi Negara, menakut-nakuti ASN daerah yang tidak sejalan di Pilkada. Lantas ujung-ujungnya meminta fee dibayar di depan atau DP (Down Payment) dengan iming-iming jabatan PJ Walikota dan Bupati.
Sinyalemen politik dagang sapi yang dimotori pejabat institusi mulai meresahkan dan merusak soliditas dan kenyamanan kerja ASN dalam pemerintahan Olly Dondokambey- Steven Kandouw (ODSK)
Para pejabat Pemprov Sulut pun mulai menerima penelpon gelap yang menawarkan posisi strategis tersebut.
“Saya ditelepon seseorang yang mengaku utusan Mendagri untuk bertemu di suatu tempat. Tapi saya tolak karena jabatan PJ Bupati itu ada mekanismenya,” ujar salah seorang ASN Eselon IV D Pemprov Sulut di panggilan WhatsApp.
Janji jabatan strategis jelang Pilkada juga berhembus di rumah -rumah kopi di Manado.
Menurut Dosen Hukum Unima Derbert Mongan SH MH, fenomena makelar ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan otonomi daerah di Sulawesi Utara. Apalagi makelar jabatan menceritakan bagaimana proses seorang Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Bolmut Boleh Menjadi Penjabat Bupati Bolmong. Kemudian yang menariknya, Foto sebelum menjadi bupati viral di jajaran Pemprov Sulut dan bahkan setelah dilantik, beracara dengan kelompok tersebut.
“Ini tanda awas bagi pemerintahan otonomi daerah,” ujar Mongan.
Dia mencontohkan, proses Penjabat yang ada di Sangihe juga menjadi sorotan. Prosesnya agak berbeda karena otoritas Pemerintah Pusat terlalu mendominasi.
“Yang menjadi pertanyaan Bagaimana Kementerian Dalam Negeri RI merekrut jabatan Penjabat Bupati mengabaikan rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten kota dan Bahkan Rekomendasi Gubernur. Bagi saya ini patut dipertanyakan .
Kata dia, pemerintah pusat terlalu dominasi Hak Otonomi daerah dan hak rakyat Sulawesi Utara. Hal ini Menjadi Serius bagi kami dalam mengamati pemerintahan, Hak berkas PNS Pemprov Sulut selalu dikorbankan untuk kepentingan politik sesaat,” jelas Mongan.
Dia mempertanyakan, alasan Kemendagri mengabaikan hak PNS daerah. Jika politik dagang sapi atau jual beli jabatan tidak dihentikan, akan menimbulkan efek negatif pemerintahan daerah.
Pola rekrutmen yang dilakukan oleh makelar jabatan yang mengaku utusan Kemendagri dianggap kejahatan.
Yang menarik adalah aksi minta biodata maupun sejumlah uang dan memaksakan loyalitas untuk berpihak pada saat Pilkada menjadi dasar direkomendasikan jadi penjabat Bupati atau Walikota.
“Dan hal ini telah mendapat pengakuan dari Beberapa eselon 2 di Pemprov sulut dimintai Biodata dan siap ketemu dengan orang penting di jakarta,”. ujarnya.
Penelusuran redaksi,ada pejabat eselon dua dengan jelas-jelas menolak ajakan makelar jabatan.
“Saya tidak bisa mengkhianati atasan saya OD-SK , kita harus loyal setia sampai akhir. Dan bagi pejabat tersebut kita jangan gila jabatan dan jangan gila kekuasaan karena hal itu menghancurkan integritas dan komitmen karena semua akan berujung pada pengkhianatan. Dan bagi saya salut bangga Integritas pejabat eselon 2 Pemprov Sulut,” ujar pejabat IV D itu.
“Kami teruji dan terbukti tidak mudah termakan iming iming untuk jadi pengkhianat,” pungkas diam. (*)
