Koordinator LKBH KORPRI Sulut Marcell Mewengkang Apresiasi Ketegasan Gubernur, Tegaskan Tak Ada Ruang Kompromi untuk Pelecehan
Manado, NyiurNews.com — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali menegaskan standar etik pemerintahan yang tidak bisa dinegosiasikan. Seorang staf khusus resmi diberhentikan menyusul dugaan pelecehan terhadap perempuan berusia 23 tahun di sebuah rumah makan di kawasan Sario, Kota Manado. Keputusan cepat ini menjadi sinyal politik sekaligus moral bahwa lingkar kekuasaan tidak boleh menjadi ruang aman bagi perilaku menyimpang. Di tengah sorotan publik, langkah YSK justru memperlihatkan watak kepemimpinan yang memilih tindakan tegas ketimbang kompromi yang melemahkan kepercayaan masyarakat.
Koordinator LKBH KORPRI Provinsi Sulawesi Utara, Marcell Mewengkang, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang konsisten dengan prinsip tata kelola bersih. Ia menegaskan, dugaan perbuatan oknum berinisial DD sepenuhnya merupakan tindakan personal yang tidak memiliki kaitan struktural maupun moral dengan Gubernur. “Ini bukan soal membela kekuasaan, tetapi menegakkan batas etika. Pak Gubernur justru menunjukkan bahwa jabatan tidak boleh dipakai sebagai perisai untuk perbuatan tercela. Pemberhentian ini adalah pesan keras bahwa negara hadir melindungi martabat korban,” kata Marcell. Menurut dia, sikap YSK memperkuat standar akuntabilitas birokrasi yang selama ini sering diuji oleh perilaku individu.
Marcell juga menegaskan bahwa langkah administratif harus berjalan seiring dengan proses hukum. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja objektif tanpa tekanan opini publik maupun kepentingan politik. “Pak Gubernur sudah mengambil sikap yang benar dan berani. Sekarang giliran hukum bekerja. Ini momentum untuk memperlihatkan bahwa Sulawesi Utara tidak mentolerir pelecehan dalam bentuk apa pun. Kepemimpinan Pak YSK patut diapresiasi karena tidak berlindung di balik jabatan, tetapi berdiri di depan untuk menjaga marwah pemerintahan,” ujar Marcell menutup pernyataannya.
“Ketegasan Pak Gubernur adalah contoh kepemimpinan yang dibutuhkan daerah ini: cepat, bersih, dan berpihak pada nilai keadilan. Saya berharap ini menjadi standar baru bahwa siapa pun yang mencederai etika publik akan berhadapan langsung dengan konsekuensi, tanpa kecuali.” tutup Marcell
//VIT*
